E22:reisya zulfa syahida

PERBANDINGAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI

 

Oleh :

Salsa Febby Valensya      (43125010265)

Regita Aulia Utami          (43125010266)

Reisya Zulfa Syahida       (43125010258)

Tiara Cakap Ayu              (43125010256)

Radhitya Javier Ryhan     (43125010267)

 

UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI, MANAJEMEN

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Diskursus  tentang  hubungan  antara  negara  Indonesia  dengan  Arab  Saudi  menjalin  relasi perdagangan,  bisnis,  bilateral  yang  sangat  erat namun  keduanya  memiliki  ideologiyang  pasti berbeda sebagai falsafah hidup bernegara. Dan ideologiyang dianut oleh keduanya masih menjadi perbincangan  menarik.  Persoalan  Indonesia  sebagai negara  yang  mayoritas  warganya  Islam  dan beranekaragam  tidak  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  dasar konstitusinyaatau  ideologinya, demikian juga Arab Saudi yang mayoritas penduduknya Islam bukan menjadikan sebagai negara sekuler Islam atau radikal.Sedangkan  Arab  Saudi  yang  sering  kita  kenal  sebagai  negara  kerajaan  yang  selama  ini dikenal sebagai gerbong utama yang menggerakkanpenyebaran wahabisme. Di negeri ini wahabi lahir dan tumbuh menjadi sebuah ideologibesar, yang konon katanya menaungi segenap kebijakan yang  lahir  di  negeri  kerajaan  tersebut.Negara  Indonesia  biasa  dikatakan  sebagai  negara  yang moderat dimana hukum konstitusinya tidak bertentangan dengan hukum Islam(Azizy et al., 2002). Perlu  kita  ketahui bahwasanyaPancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  mempunyai  nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan dannilai kemanusiaan.

Tujuan

Negara    Indonesia    sebagaimana    tercantum    dalam    UUD    1945 merupakan   negara   hukum   yang berpedoman   kepada   ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara, eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian yang nyatadalam tegaknya negara hukum sebagai landasan ideologibagi  Indonesia.  Gagasan  politik  yang  tertuang  di dalam    Pancasilamerupakan    rumusan    solutif    dan    sempurna. Sedangkan  dinegara  Arab  Saudi  ideologi  mazhab  Wahhabi  yang selanjutnya  menjadi  dasar  legitimasi  kekuasaan  dan  pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Metode  penelitian  dalam  artikelini  yang  digunakan  ialah  metode deskriptifanalitis,  metode  deskriptif  analitis  pada  dasarnya  meneliti kaidah-kaidah  dari  sumberdata,  menelaah permasalahandengan berpedomanpada   data   sekunder   seperti   bahanhukumprimer, sekunderdan  tersier.  Adapun  hasil  dari  penelitiandalam  jurnal  ini ialah ideologinegara Indonesia telah termaktub dalam UUD 1945 yaitu Pancasila   yang   berfungsi   memberikan   arah   perjuangan   bangsa Indonesia  dalam  mencapai  cita-cita  dan  tujuan Nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikelini yang digunakan ialah metode deskriptifanalitis, metode deskriptif analitis pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah dari sumberdata, menelaah permasalahan

PROFIL SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

 Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

republik presidensial, yang berarti presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini menganut pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan menggunakan prinsip checks and balances, di mana presiden dan parlemen (DPR) memiliki kedudukan yang setara dan tidak saling bertanggung jawab.

PROFIL SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI

 Indonesia, sebagai sebuah republik presidensial, berdiri di atas landasan demokrasi. Rakyatnya memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum, dan ideologi Pancasila menjadi dasar negara yang menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Arab Saudi menerapkan sistem monarki absolut, kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja yang tidak dipilih oleh rakyat. Raja memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan segala kebijakan negara. 

Tercermin dalam sistem hukum kedua negara. Indonesia menggabungkan unsur-unsur hukum perdata warisan kolonial, hukum adat, dan hukum Islam untuk isu-isu tertentu seperti pernikahan dan warisan. Sistem ini didasarkan pada undang-undang tertulis yang menjamin hak asasi manusia. Arab Saudi menerapkan sistem hukum syariat Islam yang ketat, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Akibatnya, hukuman mati dan hukuman lain yang dianggap tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional masih diterapkan secara luas di Arab Saudi.

TABEL PERBANDINGAN PEMERINTAHAN

 

Aspek	Indonesia	Arab Saudi
Sistem pemerintahan	Presidensial (demokrasi)	Monarki absolut
Kepala negara	Presiden, dipilih lewat pemilu	Raja, diwariskan turun temurun
Konstitusi / dasar hukum	UUD 1945, pancasila, hukum nasional	Al-Quran, hadist, syariat islam
Lembaga politik	DPR, DPD, partai politik. pemilu	Majelis Syura (penasehat), tidak ada partai politik
Hubungan agama dan negara	Negara menjamin kebebasan ber agama (pancasila)	Negara islam, hukum dan politik sepenuhnya berdasarkan syariat.

 

ANALISIS KRITIS DAN REFLEKSI KELOMPOK

 

Perbandingan Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan. Indonesia dengan sistem presidensial demokratis memberi ruang partisipasi rakyat melalui pemilu dan prinsip checks and balances, meski praktiknya masih menghadapi masalah seperti korupsi dan politik uang. Sementara itu, Arab Saudi dengan monarki absolut mampu menjaga stabilitas politik, tetapi membatasi partisipasi rakyat dan sering menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia.

Dari kajian ini, kelompok kami menyadari bahwa setiap sistem pemerintahan lahir dari konteks sejarah dan budaya masing-masing. Indonesia dapat belajar konsistensi ideologi dari Arab Saudi, sementara Arab Saudi bisa mengambil nilai demokrasi partisipatif dari Indonesia. Bagi kami sebagai mahasiswa, memahami perbandingan ini menumbuhkan sikap kritis sekaligus apresiasi terhadap keberagaman sistem politik di dunia. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perbandingan Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem presidensial demokratis dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, sementara Arab Saudi menerapkan monarki absolut dengan syariat Islam sebagai landasan hukum. Keduanya mencerminkan nilai budaya dan sejarah masing-masing: Indonesia menekankan persatuan dalam keberagaman, sedangkan Arab Saudi menekankan konsistensi ideologi keagamaan.

Berdasarkan kajian ini, kelompok kami merekomendasikan agar Indonesia terus memperkuat praktik demokrasi yang bersih dan partisipatif, sementara Arab Saudi dapat mempertimbangkan pemberian ruang partisipasi rakyat yang lebih luas. Bagi mahasiswa, perbandingan ini menjadi pelajaran penting untuk bersikap kritis, menghargai perbedaan sistem politik, serta mengambil nilai positif dari keduanya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.