E22:reisya zulfa syahida

 Tema: Masa Depan Demokrasi Digital di Indonesia

Video: Dialog Demokrasi: Masa Depan Demokrasi di Era Digital di Indonesia

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=lHLEkv2kjM0

Penyelenggara: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)

Narasumber: Akademisi dan praktisi demokrasi digital

Tanggal: 2024

1. Identitas dan Informasi Video

Video diskusi publik ini berjudul “Dialog Demokrasi: Masa Depan Demokrasi di Era

Digital di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Acara tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, jurnalis, dan pengamat politik, yang membahas bagaimana perkembangan

teknologi digital berpengaruh terhadap sistem demokrasi Indonesia. Tujuan utama diskusi

ini adalah untuk menggali potensi serta tantangan demokrasi di era digital, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat, keamanan data, dan partisipasi publik.

2. Ringkasan Argumentasi Utama

Para narasumber menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital membawa dua sisi bagi demokrasi. Di satu sisi, digitalisasi memperluas ruang partisipasi warga, memungkinkan masyarakat menyuarakan aspirasi politik melalui media sosial, forum daring, dan platform petisi. Demokrasi menjadi lebih terbuka dan cepat merespons isu publik. Namun di sisi

lain, era digital juga melahirkan ancaman baru, seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik melalui algoritma media sosial. Tantangan terbesar adalah

bagaimana menjaga kualitas demokrasi agar tidak terganggu oleh banjir informasi yang

tidak valid.

Para pembicara juga menekankan pentingnya literasi digital dan etika bermedia. Demokrasi

digital tidak hanya tentang akses terhadap teknologi, tetapi juga tentang kemampuan warga dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan transparan.

3. Analisis Kritis

Dari sudut pandang teoritis, demokrasi digital merupakan wujud transformasi dari

demokrasi deliberatif (Habermas) yang menekankan pentingnya dialog publik dan

keterlibatan warga negara. Dalam konteks Indonesia, penerapan demokrasi digital

memperlihatkan kemajuan signifikan, seperti e-government, e-participation, dan keterbukaan informasi publik. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diantisipasi.

Kekuatan:

- Memperluas akses partisipasi masyarakat, terutama generasi muda.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui media daring.

- Memungkinkan dialog publik lintas daerah tanpa batas geografis.

Kelemahan:

- Minimnya literasi digital menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh hoaks dan propaganda.

- Pola algoritmik media sosial sering memperkuat echo chamber, membuat warga hanya

terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan mereka.

- Ketimpangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan menimbulkan kesenjangan partisipasi politik.

Dalam praktiknya, demokrasi digital belum sepenuhnya inklusif. Masih ada kelompok

rentan yang belum mampu berpartisipasi aktif karena keterbatasan infrastruktur dan

pengetahuan teknologi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan transformasi digital juga berpihak pada masyarakat akar rumput agar demokrasi tidak hanya dinikmati segelintir kalangan.

4. Refleksi dan Sintesis Pribadi

Menurut saya, masa depan demokrasi digital di Indonesia akan sangat ditentukan oleh

keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Digitalisasi memang membuka peluang besar bagi partisipasi publik, tetapi tanpa etika dan literasi, ruang demokrasi bisa

berubah menjadi arena penyebaran kebencian.

Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan

demokrasi digital yang sehat. Kita dapat berpartisipasi melalui kritik yang membangun di media sosial, berkolaborasi dalam gerakan digital positif, serta menolak segala bentuk

disinformasi. Saya juga meyakini bahwa demokrasi digital bukan berarti menggantikan sistem demokrasi konvensional, melainkan memperkuatnya agar lebih partisipatif dan transparan.

Ke depan, Indonesia perlu menata ulang kebijakan digitalnya: memperkuat perlindungan

data pribadi, membangun literasi digital sejak dini, dan mendorong platform digital agar

lebih etis dalam mengelola algoritma informasi publik.

5. Daftar Pustaka

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of

Law and Democracy. MIT Press.

Kominfo RI. (2024). Dialog Demokrasi: Masa Depan Demokrasi di Era Digital di

Indonesia [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lHLEkv2kjM0

Nugroho, Y., & Syarif, Z. (2022). Digital Democracy and Civic Engagement in Indonesia.

Journal of Digital Society, 8(2), 101–115.

Santoso, A. (2023). Challenges of Digital Literacy in Indonesian Democracy. Indonesian

Journal of Political Studies, 12(1), 45–60.